tugas pemerintah. Larangan Penyalahgunaan Wewenang. tugas pemerintah

 
Larangan Penyalahgunaan Wewenangtugas pemerintah Tugas Umum Pemerintahan dan

Contoh Surat Tugas Dari Pemerintah Provinsi Contoh Surat Tugas. Penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Terkait dengan fungsi UPT, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT dinas ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Bidang ini memiliki dimensi teoritis dan praktis. pengelolaan pemerintah bisa menjadi lebih efektif dan efesien. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi. Pengertian ASN. 2. 2. Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Tugas dan wewenang DPR yang kaitannya dengan fungsi pengawasan meliputi: Memantau pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah. Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat. Pada. 2. Pemerintahan adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Berikut beberapa tugas dan fungsi LIPI: 1. Dalam menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan. Dalam kepulauan tersebut tersebar berbagai macam daerah administrasi diantaranya provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, lalu yang paling kecil ada kelurahan/desa. Konsep atau definisi pemerintah diidentifikasi dalam beberapa pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha. Pelayan Publikadalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Eselon III : Kecamatan Dusun Selatan b. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No. Jl. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan. Fungsi pemerintah – Pemerintah adalah bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Dalam keseharian tugas ke luar negeri sering disebut. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. 4. s. Pendapat tersebut menjelaskan tentang kekuasaan dalam pemerintahan sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan tanpa kekuasaan tidak mungkin akan dapat berjalan. 3. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi: bimbingan teknis pemeriksaan. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA KEPALA DESA 1. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Tugas pemerintah tidak hanya mengatur saja, akan tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan. Tugas dan Fungsi dari Pemerintah Pusat. . A. pemerintahan itu sendiri berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kecamatan menyelenggarakan fungsi : Pengkoordinasian. pemerintahan tidaklah diadakan. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Namun pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur. Namun, tugas tersebut tetap sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; x. Berdasarkan Pasal 65 UU No. Penyelenggara Pendidikan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri yang membiayaiDi Indonesia, pemerintahan daerah diatur dengan UU No. 2. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. 4 Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Guna menjawab pertanyaan Anda, mari terlebih dahulu simak bersama isi dari Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”): Pasal 17. 1 Fungsi Pemerintah Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok. Kewenangan yang luas tersebut tertuang di dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan,. Website resmi biro pemerintahan dan otonomi daerah pemerintah provinsi Jawa Barat. Mungkin selama ini banyak yang lebih mengenal istilah menteri sebagai orang yang membantu kepala negara atau Presiden. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh. alat-alat atau sarana-sarana dalam melaksanakan tugas pemerintah berupa peraturan perundang-undangan,. Arti Tugas Pembantuan dalam Pemerintahan. Survei, pengukuran dan pemetaan merupakan tugas BPN dalam mengurus pertanahan. pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentangSelain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di bidang pemerintahan, Presiden dengan mengacu kepada kewenangannya berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, juga membentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang merupakan special agency yang melaksanakan tugas dan fungsi spesifik tertentu dalam. Berdasarkan latar belakang di atas peniliti tertarik melakukan penelitian tentang : “Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Pemerintah dalam arti sempit : kekuasaan yang mempunyai tugas khusus, yakni melaksanakan tujuan dari peraturan perundangan (eksekutif). Pengaturan anggaran tugas perbantuan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 UU TNI menyatakan bahwa TNI dibiayai dari APBN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ANRI menyelenggarakan fungsi : a. 7. (3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa. Mengatur Jalannya Proses Politik Luar negeri. Dalam proses penetapan anggaran komisi-komisi merupakan kelompok kerja yang bersama-sama dengan semua SKPD terkait membahas RKA-SKPD. Bidang Pemerintahan Desa; Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pemerintahan Desa. Pasal 1. 1. Larangan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Scott M. 1). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Tugas pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan adalah: Mengadakan pelatihan tenaga kerja, pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di. 73 Tahun 2005 pasal 11," lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. utama dalam negara hukum yang diberikan tugas dan fungsi untuk sebesar-besarnya. - Mengelola barang milik/kekayaan negara yang jadi tanggung jawabnya. Pemerintahan Absolut. pdf. (Lembaga Administrasi Negara: 1998). Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif. Tugas Pemerintahan. Categories: Volksgemeenschappen Tags: desa, dinas, nota, pemerintah, perintah, perjalanan, surat, tugas. Sejarah Kecamatan Malalayang Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dalam skala nasional yang mengatur harkat dan kepentingan warga negara Indonesia. Berdasarkan PP No. Mengelolah kekayaan daerah. (0725) 41110. Definisi: Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat; mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial. Pada pengertian yang luas, pemerintah dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan, yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selain hak, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 2, ada beberapa kewajiban yang dimilki oleh daerah yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan , dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. UU No. Fungsi : a. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk. 1 Pengertian Etika Pemerintahan Etika pemerintahan adalah nilai-nilai etik pemerintahan yang menjadi landasan moral bagi. Berikut ini akan di jelaskan tiga peran. FUNGSI. 43 Tahun 1999, yang dimaksud dengan dengan PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan danA. id. Tugas Komisi Yudisial. Istila…1. 15). 123, Medan Telp. Broom (2009: 466) menyebutkan tujuh tujuan dari humas pemerintah, yaitu: Memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah; Memastikan kerja sama aktif dalam program pemerintah; Mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Pemerintah memiliki rasa otoritas dan sistem tenaga menjalankan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian daripadanya. Oleh karena itu, dalam implementasinya, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan pemerintahan daerah/ kota di tuntut untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip good governance, atau dengan kata lain pemerintah daerah/ kota dalam memberikan pelayanan publik harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi, akses. Fungsi anggaran. Pembagian wewenang, urusan dan tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 1 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAKAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN), PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2. Ada sedikit perbedaan, utamannya pada masa jabatan kepala desa dan susunan struktur organisasi. Urusan Pemerintahan Absoluttentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, maka dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan28. Merujuk buku Aku Warga Negara Indonesia (Depdiknas, 2009:47), pembagian fungsi. Untuk memahami pengertian pemerintahan, kita dapat memaknai dari asal katanya. sempit (bestuur) mencakup organisasi, fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. , Tugas pemerintah Indonesia itu cukup luas, salah satunya adalah pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan k epada 1 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. 1. Merancang Suatu Perda 2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan kualitas negara. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar; baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi dan sirkulasi. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan. Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi. ” 5. Pengurusan. Berikut adalah tugas dan wewenangnyaMenurut Dewi Oktaviani, lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang. pemerintahan modern dengan kata lain, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Indonesia. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi ia overlapping dengan administrasi swasta; 5. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. T. - Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan urusan kementerian di daerah. Membantu Menyelesaikan Kesukaran-kesukaran dan mencukupi kebutuhan yang penting dirasakan oleh warga masyarakat seperti ketenagakerjaan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dll (pemerintah harus mencampuri/ UU) 2. Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem administrasi negara Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan sampai. Sistem rumah tangga formal, di mana pem-bagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci; 2. bentuk welfare state, yaitu tugas pemerintah diperluas untuk menjamin kesejahteraan umum dengan discretionary power dan freiesermessen. id. Presiden, wakil presiden, menteri, dan. Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat. L. Peraturan pelaksanaan lembaga negara. 10. 1. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan, Camat mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : 1. 1. MA dan MK; Hal-hal mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta wewenang MA dan MK diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. 5. Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun di era reformasi ini melalui Pasal 10 ayat (3) UU No. Dalam penggunaan anggaran pemerintah, ada tiga prinsip utama yang menjadi peran pemerintah dalam perekonomian yang terdiri dari fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu. Tugas KAUR dan KASI Desa Dalam Struktur Pemerintah Desa Dalam sistem Pemerintah Desa terdapat beberapa pelaksana teknis dengan tugas berbeda, dua diantaranya yaitu Kaur dan Kasi Desa. Pihak Pengawas. Untuk tugas pemerintahan, administrasi negara membantu segala urusan kepemerintahan seperti : Menyusun beberapa kebijakan nasional. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di. melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada Seluruh perangkat Daerah Propinsi. dalam arti sempit. pemerintah juga bisa dimaknai aparat yang menjalankan tugas secara loyal. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Mereka. pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara. 22 Kota Bandung – 40115. Kuntjoro Purbopranoto, Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, Binacipta, Bandung, 1981, halaman 1. 7. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 23 Tahun 2014, tugas pemerintah daerah atau kepala daerah yaitu: Sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangna dan kebijakan yang ditetapkan bersama. LPNK memiliki tugas yang pemerintahan. Kantor pusat. Mengatur Jalannya Proses Politik Luar negeri. Kementerian Riset dan Teknologi (disingkat Kemenristek) adalah bekas kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi, dan inovasi. KOMPAS. Tugas umum pemerintahan, merupakan istilah yang sering digunakan dalam bahasa resmi pemerintahan. Adapun tugas negara lainnya. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat sesuai dengan UU No. Dalam hal ini, pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memiliki tugas untuk membuat undang-undang dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat untuk membuat hidup lebih harmonis dan dinamis. Kranenburg, yang menyatakan bahwa negara pada hakekatnya adalah suatu organisasipelaksanaan tugas pemerintah itu sendiri. presiden/wakil presiden. Pemerintah. Penyediaan prasarana perangkat. KEPEGAWAIAN DAERAH. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan c. Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan publik goods dan services; 6. NOMOR 19 TAHUN 2010. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). com - Kementerian Sekretariat Negara adalah kementerian yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan. Direktorat jenderal sebagai pelaksanaan tugas pokok. 2. Membantu pembentukan kabinet negara Indonesia. 6. PENJELASAN. Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. Fungsi Pemerintah ini harus mampu membawa serta mengeluarkan masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan Definisi pemerintah dalam arti sempit mencakup semua fungsi, kegiatan, tugas, dan tugas eksekutif untuk mencapai tujuan negara.